Alexa Metrics

Audiensi dengan KI Pusat, Jakarta Berharap Sinergitas dan Harmonisasi

Audiensi dengan KI Pusat, Jakarta Berharap Sinergitas dan Harmonisasi Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan KI Pusat. Foto: Purwoko/ Indopos

indopos.co.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta telah memasuki periode ketiga Tahun 2020-2024 melakukan audiensi lembaga perdana guna sinergitas serta harmonisasi dengan Komisi Informasi (KI) Pusat. Diterima langsung Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana beserta jajaranya dikantor KI Pusat wisma WSG Jakarta Pusat, pada Rabu(2/12/2020).

Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta ditetapkan melalui SK Gubernur No.1152 Tahun 2020 dan telah dilantik Gubernur Anies Baswedan di ruang pola, Balai Kota pada selasa (24/11/2020). Anggota KI DKI periode ketiga ini melalui pleno musyawarah telah bersepakat berlaku satu periode dan ditetapkan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat.

Harry Ara selaku Ketua KI dalam rombongan ini memperkenalkan masing-masing anggota sesuai bidangnya bersama Wakil Ketua Harminus, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi(PSI) Arya Sandhiyudha, Nelvia Gustina (Ketua Bidang Kelembagaan) dan Aang Muhdi Gozali Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) serta didampingi staff Tenaga Ahli. “kunjungan ini dengan harapan dapat memecahkan masalah serta hambatan selama KI DKI Jakarta berdiri,” ujar Wakil Ketua Harminus.

Harmonisasi antar kelembagaan KI Pusat dan KI DKI Jakarta harus dtingkatkan untuk sinergi penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Terlebih, KI DKI Jakarta selalu menjadi barometer bagi KI Provinsi lainnya. Peningkatan kompetensi di Bidang Teknologi Informasi menyongsong era digitalisasi keterbukaan informasi sebagai benefit pribadi dan kelembagaan untuk menunjang kinerja.

Sementara Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat, Arief Adi Kuswardono menyampaikan bahwa ”KI DKI Jakarta harus fokus berbenah terutama masalah permohonan PSI. Cermati dan analisa legal standing apakah termsuk kriteria”Right To Know” atau “Want To Know”. Komisi Informasi DKI Jakarta selalu jadi barometer agar dapat mengantisipasi dan melakukan percepatan penyelesaian permohonan PSI ter-registrasi. Hal ini sangat penting, berkaitan dengan indeks penilaian sesuai amanah UU KIP. Perlu diketahui, tahun 2020 KI Pusat akan mempublikasikan hasil survey berupa indeks persepsi masyarakat tentang keterbukaan informasi. Indeks penilaian tersebut akan menjadi bagian dalam monitoring dan evaluasi(monev).

Ketua KI Pusat berharap ada peningkatan mekanisme penyusunan angaran KI, harus terus dipelajari dan menjadi evaluasi dari tahun lalu.” Seluruh Anggota KI DKI Jakarta dapat mengikuti kegiatan Bimtek PSI dan Simsi dalam waktu dekat ini,”ujar Gede Narayana tandasnya.

Kunjungan ini disampaikan anggota KI DKI Jakarta lainnya dengan harapan dapat diberikan bimbingan kerjasama dan dukungan untuk KI DKI Jakarta yang lebih baik dan produktif. (wok)



Apa Pendapatmu?