Alexa Metrics

Anggota Komisi I ini Mengingatkan Pentingnya Kebijakan Relevan di Tanah Papua

Anggota Komisi I ini Mengingatkan Pentingnya Kebijakan Relevan di Tanah Papua Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan P. Mandenas.

indopos.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan P. Mandenas mengatakan, pemerintah pusat tidak menyikapi berlebihan dinamika Sosial Politik di Tanah Papua. Namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang di lakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.

“Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan papua yang tidak tuntas. Bahkan Papua ibarat Daerah Operasi Militer (DOM) yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial, politik,” ujar Yan P. Mandenas dalam keterangan di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Dia menyayangkan, cipta kondisi yang terjadi di Tanah Papua. Sejumlah peristiwa yang dilakukan oknum telah melukai hati masyarakat Papua. Akibatnya menyebabkan respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri.

“Dengan melihat korban rakyat Papua, mereka ibarat makhluk yang tidak berharga di mata pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua. Mulai dari penanganan kemanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung selesai.

“Penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua. Namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sanggat diskriminatif terhadap masyarakat Papua,” bebernya.

Pemerintah, menurutnya, perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat di terima seluruh rakyat Papua. Tanpa harus menutupi dosa pemerintah terhadap perilaku oknum-oknum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua.

“Apapun tuntutan rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tak kunjung selesai di Tanah Papua,” ucapnya.

Ia menegaskan, sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil. Tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua saya yakin eskalasi politik di Tanah papua tidak akan berakhir, karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, konflik di Papua selama ini terjadi karena pemerintah, lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan. Sebaiknya pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan negara terhadap rakyat Papua. Dengan menjadikan rakyat Papua sebagai subject pembangunan lewat partisipasi mereka. Sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah.

“Di sisi lain evalusi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada. Dan saya berharap perilaku aparat perlu di benahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua,” tegasnya.
(mdo)



Apa Pendapatmu?