Alexa Metrics

Resmi Dilarang, FPI: Ganti Nama hingga Gugat ke PTUN

Resmi Dilarang, FPI: Ganti Nama hingga Gugat ke PTUN LASKAR-Kegiatan yang dilakukan anggota FPI beberapa waktu lalu. Foto: Dok.INDOPOS

indopos.co.id – Usai ditetapkan sebagai organisasi terlarang,
Front Pembela Islam (FPI) berencana akan mengganti nama organisasinya.

Tim Kuasa Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan organisasi massa
besutan Habib Rizieq Shihab itu membuka peluang mengganti nama sebagai
sebuah perkumpulan usai resmi dibubarkan dan dianggap sebagai
organisasi terlarang oleh pemerintah.

“Jadi kalaupun dilarang, kita bisa menggunakan nama lain
sebagai sebuah perkumpulan. Enggak ada masalah, enggak ada masalah,”
ujar Sugito, Rabu (30/12/2020).

Sugito menilai pergantian nama sebagai identitas organisasi
merupakan hal yang wajar dalam perkumpulan. Ia juga mengatakan
pihaknya juga akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) usai pemerintah resmi membubarkan FPI.

Ia juga mengatakan langkah pemerintah membubarkan FPI merupakan
proses politik, bukan semata-mata persoalan hukum. Sugito juga
menyatakan akan mempelajari dulu keputusan pemerintah tersebut sebelum
menggugatnya ke PTUN.

“Ini kan bukan proses hukum. Ini kan proses politik. Kita akan
ajukan gugatan PTUN misalnya, nanti kita dapat putusannya,” cetus
Sugito juga.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah
telah menganggap FPI bubar sejak 2019 lalu. Selain itu, pemerintah
juga telah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap
kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal standing
baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.

Untuk diketahui, FPI adalah ormas yang dibentuk lewat
pendeklarasian pada Agustus 1998 lalu di sebuah pondok pesantren di
kawasan Ciputat, Kabupaten Tangerang (saat ini sudah dimekarkan
menjadi Kota Tangerang Selatan).

Pada medio 2019 lalu, disebutkan bahwa Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri kedaluwarsa. FPI sendiri mencoba
memperpanjang SKT itu namun membentur sejumlah polemik.

Hingga, akhirnya Ketua Umum FPI Shobri Lubis kala itu
menegaskan pihaknya tak akan memperpanjang SKT, karena tak
mempengaruhi eksistensi organisasinya. (wok)



Apa Pendapatmu?