Alexa Metrics

Kemendagri Gelar Rakor Penanganan Covid-19

Kemendagri Gelar Rakor Penanganan Covid-19 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.

indopos.co.id – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menggelar Rapat Koordinasi (rakor) refleksi akhir tahun 2020 dan Proyeksi Kesiapan tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Camat dan Lurah se-Indonesia, secara virtual, Rabu (30/12/2020). Rakor terkait penanganan Covid-19 diikuti sekitar 900 peserta.

Dalam acara tersebut dia membeberkan sejumlah hal. Mulai dari perkembangan kasus Covid-19. Perkembangan angka kedisiplinan. Status penegakan disiplin protokol kesehatan. Peran BPBD, Damkar, Camat dan lurah. Kesiapan aksi daerah 2021. Kesiapan aksi dan dukungan anggaran. Dan isu-isu strategis vaksinasi. Serta mengingatkan untuk terus mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Yakni 4M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan dengan sabun dan Menghindari kerumunan).

“Kita mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang telah berlangsung berjalan tentram, tertib, jujur dan adil. Keberhasilan bisa dilihat di tempat pemungutan suara, patuh pakai masker, atau disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Namun Safrizal juga mengingatkan kepatuhan masyarakat juga menurun setelah libur panjang. Jadi kita semua kata dia, harus terus mengimbau tempat-tempat wisata menerapkan protokol kesehatan. Dan juga mengimbau masyarakat di rumah saja.

“Pelanggaran paling sering, tidak pakai masker dan tidak jaga jarak. Tindakan yang paling sering dilakukan, teguran lisan, membuat surat pernyataan, kerja sosial dan sebagainya. Jumlah penegakan disipilin protokol kesehatan yang telah dilakukan 855.948 kegiatan dari 33 provinsi,” ujarnya.

Sinergi antar lembaga juga sangat membantu. Dalam hal ini, sinergi dengan TNI dan Polri. Lebih lanjut Safrizal mengatakan, mayoritas pemerintah daerah (pemda) sudah menindaklanjuti dengan pendekatan kelembagaan. Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

“Pemda juga telah melakukan pendekatan darurat bencana non-alam. Dengan menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan darurat. Maupun pendekatan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” ujar Safrizal.

Sementara itu, untuk 2021 dia mengatakan, kita harus siaga. Serta ikut berperan mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Satpol PP, BPBD, Damkar, Camat, Lurah dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) all out dalam mendukung penanganan Covid-19. Dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Atensi khusus untuk menjaga obyek vital, seperti lab dan tempat penyimpanan vaksin dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran,” pungkasnya.(mdo)



Apa Pendapatmu?