Alexa Metrics

Mutlak Butuh Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Mutlak Butuh Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang BEBER – Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ir Wisnubroto. Foto: DEWI/INDOPOS

indopos.co.id – Permasalahan tata ruang kota besar terus bermunculan. Itu karena ketersediaan lahan relatif tetap. Padahal, jumlah penduduk dan aktivitasnya terus bertambah.

Pengendalian pemanfaataan ruang perlu agar tercipta tertib tata ruang. Memastikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. Sesuai prinsip manajemen dan fungsi kontrol POAC (planning, organizing, actuating, and controlling). ”Pada situasi mekanisme pasar sangat dominan, pemilik kapital sangat menentukan pembentukan pemanfaatan ruang,” tutur Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ir Wisnubroto, di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi sebagai pengawal kepentingan publik. Menjaga terciptanya keadilan social (the guardian of public interest and social justice). Pelaksanaan penataan ruang ada tiga aktivitas utama. Meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. ”Tahapan penting menemukenali ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau kondisi tata ruang saat ini dengan rencana tata ruangn memiliki jangkauan periode 20 tahun,” tegasnya.

Ketidaksesuaian tata ruang dengan rencana tata ruang tidak selalu sebuah pelanggaran. Misalnya, melalui citra satelit ditemukan komplek bangunan sekolah berada di lahan ruang terbuka hijau (RTH) pada dokumen rencana tata ruang. Setelah diteliti, bangunan sekolah itu, sudah berdiri dan berfungsi dengan baik, jauh sebelum rencana tata ruang dilegalisasi atau di-perda-kan. Itu dapat ditafsirkan ada kekurangcermatan dalam proses penyusunan rencana tata ruang apabila sekolah masih tetap akan difungsikan. Ketidaksesuaian seperti itu, bisa diakomodasi dalam revisi rencana tata ruang.

Kalau dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi melalui citra satelit ditemukan industri berada pada lahan untuk sawah dan industri ternyata dibangun pada 2018. Sedang rencana tata ruang wilayah (RTRW) ditetapkan pada 2014. Ketidaksesuaian itu dikategorikan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran semacam itu, akan ditindaklanjuti Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan melakukan audit tata ruang. Meneliti mengapa pelanggaran terjadi. Apakah bangunan memiliki izin atau tidak. Kalau ada izin pejabat siapa yang mengeluarkan izin, dan seterusnya. ”Fungsi direktorat melakukan fungsi penertiban atau penegakan hukum,” imbuhnya.

Tantangan baru akan dihadapi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, setelah penerapan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) 2020. yaitu tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sistem penataan ruang akan diwarnai teknologi digital untuk memudahkan para pelaku usaha dan pelaku pembangunan lain melakukan investasi atau memanfaatkan ruang. (dew)



Apa Pendapatmu?